Gubernur Jateng Tolak Kebijakan Mobil Murah
SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara tegas menolak adanya
rencana kebijakan pemerintah terkait dengan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC).
Ganjar hanya akan mendukung adanya mobil murah yang merupakan produk dalam negeri. "Kalau mobil murah buatan dalam negeri oke, tapi kalau hanya impor, kita tidak berdaulat namanya dan kita dijajah lagi dengan mobil murah itu," ujarnya seusai menghadiri seminar di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (19/9/2013).
Menurut Ganjar, mobil murah tidak perlu masuk ke Indonesia. Sebab, hal itu justru akan menambah parah kemacetan yang ada. "Harusnya transportasi massal yang diperbaiki, infrastrukturnya, sehingga rakyat mendapatkan kenyamanan. Frekuensi lebih banyak, jangan malah dengan mobil murah bikin macet, apalagi di Semarang saya tidak rekomen itu," tandasnya.
Meski begitu, Ganjar belum akan mengajukan surat penolakan kepada Wakil Presiden Boediono. Ganjar pun mengatakan tidak akan gegabah dalam menyikapi rencana kebijakan tersebut. Hanya saja, dia jelas tidak setuju dengan rencana kebijakan yang dinilai tidak dibutuhkan masyarakat.
"Ngapain nyurat-nyuratin, ini juga belum berjalan, lagi cerita. Memangnya surat cinta. Tidak usah, nanti kita lihat saja dulu. Kalau nanti kebijakan itu dijalankan, kita akan merespons, tapi kalau tidak, ya kita tidak perlu gegabah," katanya.
Ganjar menambahkan, sikap dan pandangannya akan disampaikan melalui media. Selain itu, agar masyarakat tahu dan jangan sampai Indonesia hanya selalu dijadikan pasar seperti selama ini.
Sumber : http://regional.kompas.com/read/2013/09/19/1611193/Gubernur.Jateng.Tolak.Kebijakan.Mobil.Murah
Pendapat saya mengenai berita :
Saya sependapat dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang menolak adanya kebijakan mobil murah di Indonesia. Pada faktanya, banyak kota-kota di Indonesia yang seringkali mengalami kemacetan dan sampai saat ini masalah tersebut belum diselesaikan secara tuntas, contoh nyata yaitu ibukota Indonesia, Jakarta.
Di Jakarta banyak sekali pengguna mobil pribadi dan tidak jarang dijumpai mobil pribadi yang hanya berisikan satu atau dua orang. Dan di sisi lain kendaraan umum justru sepi. Hal ini tentu akan menimbulkan tersendatnya jalur lalu lintas dan hanya akan membuang waktu dan tenaga, juga menimbulkan polusi udara dan suara. Apalagi dengan adanya kebijakan mobil murah, setiap orang bisa mempunyai mobil pribadi sendiri-sendiri dan akan menggunakannya ke mana pun mereka pergi. Misalkan saja ada 1.000 warga yang masing-masing membeli mobil murah tersebut, kemacetan justru akan lebih parah dan kota akan semakin bising dengan suara kendaraan. Selain itu akan menimbulkan penggunaan bahan bakar yang tidak terkendali.
Kalau solusinya adalah memasarkan mobil murah hanya di tingkat daerah atau pedesaan, akan sama saja bila yang membeli adalah orang Jakarta dan ujungnya mobil itu juga dibawa ke Jakarta. Kalaupun yang membeli adalah warga di daerah mungkin bisa saja transportasi di sana akan jadi lebih maju. Namun bagaimana jika peminatnya ternyata banyak? Setiap orang bisa mempunyai mobil karena murah dan menggunakannya untuk pergi kemana-mana. Bukankah hanya membuat lalu lintas daerah lain selain Jakarta juga menjadi macet, dan pada akhirnya seluruh daerah di Indonesia pun mengalami hal yang sama.
Kalau diberikan solusi lain untuk pengendalian penggunaan bahan bakar, misalkan mobil murah diwajibkan pakai BBM Non Subsidi, ini rasanya juga kurang tepat karena masih sama saja menggunakan bahan bakar bumi. Solusi yang jauh lebih tepat adalah menggunakan energi alternatif seperti listrik, biogas, energi matahari, dll.
Menurut saya secara pribadi, solusi yang paling tepat adalah sebaiknya pemerintah mengembangkan transportasi kendaraan umum energi alternatif ramah lingkungan. Dan agar peminatnya banyak, pemerintah dapat memodifikasi kendaraan umum menjadi senyaman mungkin agar warga betah menggunakan fasilitas kendaraan umum ini. Di samping itu, hal ini juga dapat menjadi upaya untuk menyelamatkan bumi.
 |
| Mobil murah keluaran Astra, Agya dan Ayla |
Ganjar hanya akan mendukung adanya mobil murah yang merupakan produk dalam negeri. "Kalau mobil murah buatan dalam negeri oke, tapi kalau hanya impor, kita tidak berdaulat namanya dan kita dijajah lagi dengan mobil murah itu," ujarnya seusai menghadiri seminar di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (19/9/2013).
Menurut Ganjar, mobil murah tidak perlu masuk ke Indonesia. Sebab, hal itu justru akan menambah parah kemacetan yang ada. "Harusnya transportasi massal yang diperbaiki, infrastrukturnya, sehingga rakyat mendapatkan kenyamanan. Frekuensi lebih banyak, jangan malah dengan mobil murah bikin macet, apalagi di Semarang saya tidak rekomen itu," tandasnya.
Meski begitu, Ganjar belum akan mengajukan surat penolakan kepada Wakil Presiden Boediono. Ganjar pun mengatakan tidak akan gegabah dalam menyikapi rencana kebijakan tersebut. Hanya saja, dia jelas tidak setuju dengan rencana kebijakan yang dinilai tidak dibutuhkan masyarakat.
"Ngapain nyurat-nyuratin, ini juga belum berjalan, lagi cerita. Memangnya surat cinta. Tidak usah, nanti kita lihat saja dulu. Kalau nanti kebijakan itu dijalankan, kita akan merespons, tapi kalau tidak, ya kita tidak perlu gegabah," katanya.
Ganjar menambahkan, sikap dan pandangannya akan disampaikan melalui media. Selain itu, agar masyarakat tahu dan jangan sampai Indonesia hanya selalu dijadikan pasar seperti selama ini.
Sumber : http://regional.kompas.com/read/2013/09/19/1611193/Gubernur.Jateng.Tolak.Kebijakan.Mobil.Murah
Pendapat saya mengenai berita :
Saya sependapat dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang menolak adanya kebijakan mobil murah di Indonesia. Pada faktanya, banyak kota-kota di Indonesia yang seringkali mengalami kemacetan dan sampai saat ini masalah tersebut belum diselesaikan secara tuntas, contoh nyata yaitu ibukota Indonesia, Jakarta.
Di Jakarta banyak sekali pengguna mobil pribadi dan tidak jarang dijumpai mobil pribadi yang hanya berisikan satu atau dua orang. Dan di sisi lain kendaraan umum justru sepi. Hal ini tentu akan menimbulkan tersendatnya jalur lalu lintas dan hanya akan membuang waktu dan tenaga, juga menimbulkan polusi udara dan suara. Apalagi dengan adanya kebijakan mobil murah, setiap orang bisa mempunyai mobil pribadi sendiri-sendiri dan akan menggunakannya ke mana pun mereka pergi. Misalkan saja ada 1.000 warga yang masing-masing membeli mobil murah tersebut, kemacetan justru akan lebih parah dan kota akan semakin bising dengan suara kendaraan. Selain itu akan menimbulkan penggunaan bahan bakar yang tidak terkendali.
Kalau solusinya adalah memasarkan mobil murah hanya di tingkat daerah atau pedesaan, akan sama saja bila yang membeli adalah orang Jakarta dan ujungnya mobil itu juga dibawa ke Jakarta. Kalaupun yang membeli adalah warga di daerah mungkin bisa saja transportasi di sana akan jadi lebih maju. Namun bagaimana jika peminatnya ternyata banyak? Setiap orang bisa mempunyai mobil karena murah dan menggunakannya untuk pergi kemana-mana. Bukankah hanya membuat lalu lintas daerah lain selain Jakarta juga menjadi macet, dan pada akhirnya seluruh daerah di Indonesia pun mengalami hal yang sama.
Kalau diberikan solusi lain untuk pengendalian penggunaan bahan bakar, misalkan mobil murah diwajibkan pakai BBM Non Subsidi, ini rasanya juga kurang tepat karena masih sama saja menggunakan bahan bakar bumi. Solusi yang jauh lebih tepat adalah menggunakan energi alternatif seperti listrik, biogas, energi matahari, dll.
Menurut saya secara pribadi, solusi yang paling tepat adalah sebaiknya pemerintah mengembangkan transportasi kendaraan umum energi alternatif ramah lingkungan. Dan agar peminatnya banyak, pemerintah dapat memodifikasi kendaraan umum menjadi senyaman mungkin agar warga betah menggunakan fasilitas kendaraan umum ini. Di samping itu, hal ini juga dapat menjadi upaya untuk menyelamatkan bumi.
0 comments:
Post a Comment